Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi Minyakita. Menurutnya, aparat harus menyelidiki seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan tersebut terjadi. Kasus pengurangan takaran dan peredaran Minyakita palsu di pasaran disebabkan oleh kurangnya pengawasan, yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
Puan juga menekankan perlunya hukuman berat bagi pelaku kecurangan agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan. Dia menyatakan bahwa kasus Minyakita adalah contoh yang menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan, sehingga pemerintah harus melakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem tersebut.
Puan menyoroti bahwa pengawasan produk pangan harus ditingkatkan agar tidak ada lagi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Jika tidak ada tindakan tegas dan perbaikan sistem pengawasan, kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun. Dia juga mengingatkan bahwa manipulasi terhadap Minyakita dapat merugikan masyarakat baik dari segi kualitas maupun harga, serta berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat.
Dengan demikian, Puan menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas agar keadilan bagi rakyat dapat terwujud. Negara diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan dan distribusi pangan tidak dikorbankan hanya karena kelemahan dalam sistem pengawasan. Semua pihak, baik pelaku di tingkat bawah maupun pihak yang lebih besar, harus bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap kesejahteraan dan keadilan rakyat.
