Masyarakat Pemangku Kretek Indonesia (MPKI) berharap para kepala daerah yang baru dilantik Presiden pada tanggal 20 Februari 2025 dapat menjaga ekosistem pertembakauan nasional. Ketua Umum MPKI, Homaidi, mengungkapkan bahwa sektor pertembakauan merupakan hal yang strategis dan perlu mendapat perhatian serius dari para kepala daerah. Faktanya, hulu tanaman tembakau tersebar di beberapa propinsi di Indonesia, sedangkan sektor industri hasil tembakau lebih banyak berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Homaidi juga menekankan bahwa industri hasil tembakau bukan hanya berkontribusi pada pendapatan negara melalui cukai, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia, seperti petani dan pekerja industri rokok. Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi nasional dengan memperkuat sektor-sektor strategis termasuk pertanian dan industri lokal, sehingga peran kepala daerah dalam melindungi dan mengawasi sektor tembakau sangat diperlukan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal seperti kenaikan cukai rokok telah menyebabkan penurunan serapan tembakau lokal, memberikan dampak buruk bagi petani dan industri rokok kecil dan menengah. Oleh karena itu, Homaidi menekankan perlunya langkah-langkah proaktif dari pemerintah daerah dengan melindungi petani dari dampak kebijakan yang merugikan dan memastikan akses pasar untuk tembakau lokal.
Beberapa daerah, seperti Jawa Timur, sudah mengambil langkah proaktif dengan menerbitkan Peraturan Gubernur yang memberikan bantuan kepada petani tembakau. Homaidi menekankan bahwa kepala daerah yang baru dilantik harus segera mengambil langkah nyata dengan menyusun regulasi yang mendukung industri tembakau. Langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi petani, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.
Dengan demikian, para kepala daerah perlu segera merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor tembakau baik melalui peraturan daerah maupun program perlindungan petani. Jika langkah-langkah ini tidak segera diambil, maka kesejahteraan petani dan pekerja industri tembakau bisa semakin terancam, berdampak pada perekonomian daerah secara keseluruhan.
