Rapat mengenai inklusi keuangan telah digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, antara Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama bank milik negara (Himbara) seperti BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Topik yang dibahas dalam rapat ini termasuk soal kepemilikan rekening bank dan penyaluran program pemerintah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa inklusi keuangan bertujuan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, sehingga memastikan penerimaan bansos dan subsidi langsung diterima oleh yang berhak.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa Presiden memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan. Walaupun 89% orang Indonesia telah memiliki fasilitas perbankan, masih ada kelompok masyarakat yang memerlukan literasi lebih lanjut terkait kepemilikan rekening dan pemahaman tentang investasi.
Presiden juga menekankan pentingnya Himbara dalam menjelaskan literasi keuangan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Maluku Utara dan Halmahera. Hal ini demi memastikan peningkatan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan rekening bank dan mengelola risiko investasi dengan baik. Dengan adanya rapat ini, diharapkan inklusi keuangan dapat terus ditingkatkan dan literasi masyarakat meningkat dalam mengelola keuangan secara efektif.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan empat direktur utama bank Himbara, bersama dengan Gubernur Bank Indonesia, Kepala BPS, Kepala PPATK, dan Ketua DK OJK. Partisipasi dari sejumlah menteri seperti Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga turut mendukung tercapainya inklusi keuangan yang lebih baik di Indonesia.
