Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto, menyoroti pentingnya pemberantasan pungutan liar (pungli) tidak hanya saat musim mudik, tetapi juga di segala sektor pelayanan publik di Jakarta. Menurutnya, masyarakat Jakarta layak mendapatkan pelayanan tanpa pungli dalam semua urusan mereka. Brando mengapresiasi langkah positif Pemprov Jakarta dalam program mudik gratis sebagai upaya antisipasi terhadap pungli. Dia juga menekankan bahwa dalam acara besar seperti mudik gratis, ada pihak yang berpotensi memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pungli. Brando mengusulkan agar program ini tidak hanya dilakukan saat musim mudik, tetapi juga diterapkan di sektor-sektor lain di Jakarta.
Dia percaya bahwa teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam memberantas pungli. Brando mendorong masyarakat untuk berani melapor jika menemui praktik pungli, dan berharap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menegaskan komitmennya dalam memberantas pungli, termasuk dalam Program Mudik Gratis 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan dukungan terhadap program tersebut, memastikan bahwa mudik gratis harus bebas dari pungli.
Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Polri, TNI, dan Kejaksaan untuk memastikan program mudik gratis berjalan lancar dan tanpa pungli. Masyarakat diimbau untuk melaporkan praktik pungli melalui aplikasi sistem informasi pengaduan pungutan liar atau unit pemberantasan pungutan liar yang tersedia di setiap posko mudik. Dengan tektan demikian, diharapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan yang bebas dari pungli dalam pelayanan publik.
