Presiden AS Donald Trump kembali memperkenalkan kebijakan tarif impor yang agresif, kali ini menyasar negara-negara Asia, termasuk Indonesia yang akan dikenakan tarif hingga 32%. Trump sejak awal masa jabatannya telah menunjukkan sikap proteksionis dalam kebijakan perdagangan, dengan tujuan mengurangi defisit perdagangan AS melalui kenaikan tarif terhadap negara-negara yang dianggap merugikan industri dalam negeri.
Kebijakan serupa sebelumnya pernah diterapkan pada 2018, yang pada saat itu memicu perang dagang dengan Tiongkok dan berdampak luas pada rantai pasok global. Kini, kebijakan proteksionisme tersebut diperluas dengan melibatkan lebih banyak negara, termasuk Indonesia yang akan menghadapi peningkatan tarif hingga 32%. Tarif juga diberlakukan pada negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam (46%) dan Kamboja (49). Tiongkok juga dikenai tarif sebesar 34% dan Taiwan 32%.
Prof. Ariawan Gunadi, Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional, mengatakan bahwa kebijakan ini bukanlah kejutan karena Trump sejak kampanye telah menandakan niatnya untuk menindak negara-negara yang berkontribusi pada defisit perdagangan AS. Bagi Indonesia, yang saat ini memiliki hubungan erat dengan Tiongkok, kebijakan ini menjadi tantangan serius bagi perekonomian nasional, terutama sektor ekspor yang bergantung pada pasar AS.
Dengan pengenaan tarif sebesar 32%, produk ekspor Indonesia ke AS akan mengalami lonjakan harga yang signifikan, berpotensi menggerus daya saing produk nasional. Sejumlah sektor strategis seperti manufaktur, tekstil, elektronik, dan otomotif berpotensi terdampak paling besar. Dalam menjawab situasi ini, diversifikasi pasar menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dan mengembangkan ekspor ke kawasan yang lebih stabil dan tidak rentan terhadap kebijakan proteksionisme.
Indonesia juga harus memainkan diplomasi ekonomi yang cermat dan mengaktifkan instrumen hukum perdagangan internasional, serta mengukuhkan hubungan perdagangan bilateral dan multilateral. Langkah-langkah ini diperlukan untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri dari dampak kebijakan tarif yang tinggi dan meredakan ketegangan dengan AS. Indonesia harus bertindak cepat untuk menghadapi dampak kebijakan proteksionisme global agar ekonomi nasional tetap kuat.
