Digitalisasi pajak secara online sebaiknya diterapkan untuk menekan kebocoran dan meningkatkan pendapatan sektor pajak. Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Ida Mahmudah, yakin Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, tidak akan menyetujui pengenaan pajak bagi pedagang kantin sekolah seperti yang diusulkan sebelumnya. Menurut Ida, pedagang kantin sekolah merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seharusnya dibantu dengan kemudahan akses permodalan bukan dikenai pajak yang membebani.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyediakan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk mendukung perkembangan UMKM. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyatakan pentingnya dukungan permodalan yang sesuai untuk mendukung UMKM selain memiliki outlet. Dukungan terhadap pelaku UMKM merupakan strategi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan kemudahan dan dukungan yang diperlukan.
Ida menyarankan agar legislator DPRD DKI Jakarta bersikap arif dan bijak dalam membuat keputusan terkait pajak. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan malah meresahkan pelaku usaha kecil di tengah ketidakpastian ekonomi global dan regional. Dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, digitalisasi pajak secara online dianggap sebagai langkah efektif untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan penerimaan pajak secara lebih optimal. Dengan menerapkan sistem pajak real-time, diharapkan pendapatan dari sektor pajak dapat meningkat signifikan.
Dalam konteks ini, sikap bijak dan solusi yang berkelanjutan dalam penerapan pajak dan dukungan terhadap UMKM di Jakarta dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah. Dukungan terhadap UMKM juga menjadi prioritas dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian.
