Industri tembakau nasional memiliki potensi besar sebagai penyelamat di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kontribusi industri ini mencapai 4,22% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) diperkirakan mencapai Rp216,9 triliun pada tahun 2024. Namun, selain dampak ekonominya, intervensi lembaga asing dalam industri tembakau di Indonesia juga dianggap merugikan masyarakat secara luas. Petani tembakau, buruh pabrik, warung kecil, dan jutaan pekerja bergantung pada industri ini. Oleh karena itu, Khoirul menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan campur tangan lembaga asing dalam kebijakan nasional. Menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat harus dapat menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya sendiri, tanpa terpengaruh oleh piha asing.
