Jakarta — Pemerintah mulai mengarahkan pengelolaan aset negara ke pola yang lebih agresif dan berorientasi hasil. Bukan hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk ke dalam ekosistem Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), tetapi juga aset negara di bawah Kementerian Sekretaris Negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK).
GBK Masuk Radar Pengelolaan Danantara
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyebut GBK memiliki potensi besar untuk dioptimalkan sebagai aset negara yang produktif. Menurut dia, pengelolaan kawasan tersebut tidak cukup hanya berfokus pada status kepemilikan, melainkan harus diarahkan agar mampu memberi nilai tambah yang lebih tinggi bagi negara.
Rosan menegaskan, aset seperti GBK perlu dikelola dengan pendekatan yang lebih efektif agar target return of investment dari pemerintah bisa tercapai. Karena itu, Danantara akan menyusun perencanaan yang matang sebelum mendorong pengembangan lebih lanjut atas kawasan tersebut.
Fokus pada Produktivitas dan Nilai Tambah
Langkah memasukkan GBK ke dalam pengelolaan Danantara disebut sebagai upaya untuk memastikan aset negara tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga optimal secara kinerja. Pemerintah ingin setiap aset yang berada dalam pengelolaan baru ini bisa menghasilkan return of asset dan return of investment yang sesuai dengan target dan benchmark yang sudah ditetapkan.
Dalam pandangan Rosan, pengelolaan yang efisien menjadi kunci agar aset negara dapat memberi manfaat yang lebih luas. Dengan model ini, GBK diharapkan tidak sekadar menjadi kawasan prestisius di ibu kota, tetapi juga aset strategis yang memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan negara.
Arah Baru Pengelolaan Aset Negara
Masuknya GBK ke dalam radar Danantara menandai perubahan cara pandang pemerintah dalam mengelola aset strategis. Aset yang selama ini lebih identik dengan fungsi administratif kini diarahkan agar memiliki daya guna ekonomi yang lebih kuat. Targetnya jelas: aset negara harus lebih produktif, terukur, dan menghasilkan imbal balik yang maksimal bagi negara.
Source link
