Badan Bank Tanah kembali menegaskan perannya sebagai penopang penting dalam percepatan pembangunan perumahan nasional. Di tengah dorongan pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025, lembaga ini menempatkan penyediaan lahan sebagai titik awal yang menentukan: tanah harus tersedia, legal, dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Bank Tanah Dorong Ketersediaan Lahan untuk Perumahan Rakyat
Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, menyebut pihaknya terus menjaga komitmen untuk menyediakan lahan yang tepat guna bagi berbagai program pembangunan, terutama sektor perumahan. Menurut dia, tanah bukan sekadar aset, melainkan fondasi agar program rumah rakyat bisa berjalan lebih terarah dan mudah diakses oleh masyarakat.
Ari menekankan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat memiliki arti lebih luas daripada sekadar pembangunan fisik. Di dalamnya ada kepentingan keadilan sosial, pemerataan akses hunian, dan upaya mendorong kesejahteraan yang lebih merata. Karena itu, Badan Bank Tanah mendorong sinergi antarpihak agar pembangunan perumahan tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Maruarar Sirait Minta Dukungan untuk Target Ekonomi 2025
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, turut meminta dukungan Badan Bank Tanah bersama BP Tapera, PT SMF, Bank BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty, dan para pengembang lainnya. Dukungan itu dibutuhkan untuk menggenjot target pertumbuhan ekonomi pemerintah pada 2025, dengan sektor perumahan disebut sebagai salah satu penggerak yang punya efek berantai ke banyak sektor lain.
Dalam pandangan pemerintah, geliat pembangunan rumah tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga menggerakkan industri bahan bangunan, pembiayaan, dan lapangan kerja. Karena itu, kolaborasi lintas lembaga dianggap penting agar program perumahan tidak berhenti di tataran rencana.
Kolaborasi untuk Rumah Layak Huni bagi MBR
Kerja sama antara Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat apresiasi dari Maruarar Sirait. Kolaborasi ini dinilai menjadi contoh bahwa penyediaan rumah layak huni membutuhkan dukungan dari banyak pihak, mulai dari lahan, pembiayaan, hingga ekosistem pembangunan.
Dari daerah, Bupati Kabupaten Kendal, Dyah Kartika Permanasari, juga menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional rumah layak huni untuk MBR. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar pelaksanaan program di lapangan berjalan lebih lancar dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan dukungan Badan Bank Tanah dan para pemangku kepentingan lain, program perumahan rakyat diharapkan tidak hanya mengejar jumlah unit, tetapi juga menghadirkan hunian yang benar-benar layak, terjangkau, dan bisa menjadi bagian dari penguatan ekonomi nasional. Source link
