Baru-baru ini, sejumlah purnawirawan prajurit TNI mengajukan 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap aspiratif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik terkini. Sebagai masyarakat yang hidup di negara demokrasi, kita sangat menghargai dan menghormati aspirasi para senior purnawirawan tersebut, karena dilandasi kecintaan mereka kepada bangsa dan negara. Namun, pandangan berbeda juga perlu didengarkan dan dihormati agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan komprehensif.
Salah satu tuntutan yang diajukan adalah untuk mengembalikan UUD 1945 ke versi aslinya. Hal ini merupakan tuntutan serius yang berimplikasi pada sistem demokrasi dan checks and balances. Sementara itu, dukungan terhadap program ASTA CITA, kecuali IKN, juga menunjukkan selektivitas interest politik tertentu.
Tuntutan lainnya termasuk menghentikan PSN PIK 2, Rempang, penertiban tambang sesuai UUD Pasal 33, menghentikan TKA Tiongkok dan memulangkan mereka, serta usulan impeachment Wapres Gibran. Selain itu, reshuffle menteri dan pemosisian Polri di bawah Kemendagri juga menjadi topik yang dibahas dalam tuntutan tersebut.
Pernyataan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tentang keberadaan politik dan moral wapres Gibran juga menjadi sorotan dalam artikel tersebut. Sebagai bagian dari kontestasi legitimasi moral dan politik pasca-Pemilu 2024, purnawirawan TNI dan Surya Paloh memberikan perspektif yang beragam terkait arah politik bangsa ini. Menjaga marwah Pancasila dan Konstitusi tetap menjadi fokus dalam diskusi seputar aspirasi dan tuntutan yang diajukan oleh para purnawirawan TNI.
