Penataan ruang laut adalah dasar dari seluruh pemanfaatan ruang yang ada di wilayah pesisir dan laut agar tercipta keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem pesisir dan laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen pengelolaan laut berkelanjutan melalui program ekonomi biru dan regulasi zonasi ruang laut pada forum internasional Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Busan, Korea Selatan.
KKP mewakili Indonesia dengan menyampaikan komitmen mengelola laut secara berkelanjutan melalui program prioritas ekonomi biru pada forum OOC dan APEC di Busan, Korea Selatan. Komitmen mengenai penataan ruang laut melalui regulasi rencana zonasi ditekankan delegasi Indonesia pada forum OOC ke-10 di Busan, termasuk rencana zonasi antar daerah dan rencana zonasi kawasan strategis nasional.
Selain komitmen mengenai regulasi rencana zonasi, Indonesia juga fokus pada memperkuat pengelolaan karbon biru melalui skema menghitung cepat nilai karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi laut. Inisiasi Blue Carbon Network and Database, kolaborasi di forum internasional, kebijakan pengelolaan karbon biru, dan pedoman penghitungan nilainya juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia.
KKP dalam tahun ini berencana menetapkan 200.000 hektare Kawasan Konservasi Laut baru, meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut, dan melaksanakan pilot project pembangunan Kampung Budi Daya Rumput Laut di beberapa wilayah. Juga, akan membangun ocean monitoring system dan 15 kawasan konservasi perairan hingga 2027.
Pada forum APEC ke-5 di Busan, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama regional untuk mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan berbasis prinsip ekonomi biru. Fokusnya meliputi konservasi laut, budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, penanggulangan sampah laut, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan.
Kolaborasi regional diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim, polusi laut, IUU Fishing, dan untuk memperkuat infrastruktur digital serta penataan ruang laut berkelanjutan. Implementasi ekonomi biru di Indonesia didasarkan pada kearifan lokal, gender equality, perikanan kecil, partisipasi masyarakat, dan penyuluh untuk membangun industri perikanan berkelanjutan dan inklusif.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya penataan ruang laut untuk menjaga kelestarian ekosistem, kehidupan sosial masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
