Busan — Di tengah dorongan dunia untuk menjaga laut tetap produktif tanpa merusaknya, Indonesia membawa pesan yang tegas ke forum internasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa penataan ruang laut bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi utama agar aktivitas ekonomi pesisir tetap sejalan dengan perlindungan ekosistem.
Ekonomi biru jadi wajah utama komitmen Indonesia
Melalui ajang Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Busan, Korea Selatan, KKP kembali menampilkan arah kebijakan Indonesia yang menempatkan pengelolaan laut berkelanjutan sebagai prioritas. Delegasi Indonesia menekankan komitmen pada program ekonomi biru, sekaligus menggarisbawahi pentingnya regulasi zonasi ruang laut sebagai instrumen untuk mengatur pemanfaatan wilayah pesisir dan laut secara lebih tertib.
Dalam forum OOC ke-10, Indonesia menyoroti rencana zonasi antar daerah dan rencana zonasi kawasan strategis nasional. Bagi Indonesia, aturan ini penting untuk memastikan ruang laut tidak diperebutkan tanpa arah, melainkan diatur agar pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan.
Karbon biru dan konservasi laut masuk prioritas
Selain soal zonasi, Indonesia juga membawa agenda penguatan karbon biru. Salah satu langkah yang disorot adalah skema penghitungan cepat nilai karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi laut. Upaya ini dilengkapi dengan inisiasi Blue Carbon Network and Database, kolaborasi di forum internasional, kebijakan pengelolaan karbon biru, serta pedoman penghitungan nilainya.
Di dalam negeri, KKP pada tahun ini menargetkan penetapan 200.000 hektare kawasan konservasi laut baru. Pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ada, menjalankan pilot project pembangunan Kampung Budi Daya Rumput Laut di sejumlah wilayah, serta membangun ocean monitoring system dan 15 kawasan konservasi perairan hingga 2027.
APEC soroti kerja sama regional
Pada forum APEC ke-5 di Busan, Indonesia menekankan bahwa tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan tak bisa dikerjakan sendiri. Kerja sama regional dinilai penting untuk memperkuat prinsip ekonomi biru, mulai dari konservasi laut, budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, penanggulangan sampah laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan.
Kolaborasi lintas negara juga dibutuhkan untuk menghadapi perubahan iklim, polusi laut, illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing), serta penguatan infrastruktur digital dan penataan ruang laut yang berkelanjutan. Dalam penerapannya di Indonesia, ekonomi biru disebut bertumpu pada kearifan lokal, kesetaraan gender, perikanan kecil, partisipasi masyarakat, dan peran penyuluh untuk membangun industri perikanan yang inklusif.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa penataan ruang laut menjadi kunci untuk menjaga kelestarian ekosistem, menopang kehidupan sosial masyarakat pesisir, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Source link
