Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis untuk memutus rantai kemiskinan, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Kebutuhan guru juga akan bertambah seiring dengan berdirinya Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Kementerian PANRB terlibat dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru serta tenaga kependidikan untuk mendukung program ini. Sejauh ini, telah dibentuk 100 Sekolah Rakyat sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 7/2025 tentang Sekolah Rakyat.
Adapun dalam peraturan tersebut, 32 Sekolah Rakyat Menengah Pertama, 44 Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi telah ditetapkan. Distribusi lokasi dan pemenuhan SDM juga telah diatur dengan menetapkan 100 lokasi sentra Sekolah Rakyat dengan total 1.554 formasi guru yang telah diseleksi. Rencananya, akan ada penambahan 59 lokasi dengan formasi guru sesuai kebutuhan untuk pemenuhan SDM di Sekolah Rakyat.
Menteri Rini juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan pemetaan kebutuhan SDM untuk mencapai target akhir 200 lokasi Sekolah Rakyat. Selain itu, Sekolah Rakyat dirancang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial untuk memperkuat tata kelola program ini. Fokus pada keberhasilan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam upaya memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
