Pemerintah Pangkas 145 Regulasi Penyaluran Pupuk, Klaim Dorong Produksi Pangan dan Stabilitas Harga Beras
Pemerintah mengeklaim telah mengambil langkah besar untuk memangkas keruwetan distribusi pupuk bagi petani. Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut ada 145 regulasi yang dipangkas agar penyaluran pupuk menjadi lebih sederhana dan cepat. Kebijakan yang mulai dijalankan sejak awal 2025 itu disebut langsung memberi dampak pada sektor pangan, terutama produksi beras dan ketersediaan stok nasional.
Distribusi Pupuk Dibuat Lebih Sederhana
Menurut Prabowo, penyederhanaan aturan ini dilakukan karena sistem lama dinilai terlalu berbelit dan menghambat petani mendapatkan pupuk tepat waktu. Dengan pemangkasan regulasi tersebut, pemerintah berharap rantai distribusi menjadi lebih efisien dan tidak lagi tersendat oleh prosedur administratif yang panjang. Hasil awalnya, kata dia, terlihat dari produksi beras yang membaik dan stok komoditas itu yang kini disebut telah menembus lebih dari 4 juta ton di gudang pemerintah.
Bulog Diperkuat, Cadangan Pangan Dijaga
Prabowo juga menyoroti penguatan Perum Bulog sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Bulog, kata dia, diposisikan bukan hanya sebagai penyangga stok, tetapi juga pelindung petani sekaligus penjaga daya beli masyarakat. Dalam kerangka itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp53,3 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan. Di sisi lain, subsidi pupuk dialokasikan sebesar Rp46,9 triliun untuk total 9,62 juta ton pupuk.
Dukungan DPR dan Agenda Pangan Nasional
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 yang dihadiri 473 anggota dari seluruh fraksi DPR RI. Sejumlah pimpinan lembaga negara serta menteri Kabinet Merah Putih juga tampak hadir. Kehadiran mereka menegaskan bahwa agenda pangan dan pertanian masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah, terutama di tengah upaya menjaga harga beras tetap stabil dan memastikan petani merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang diambil.
Source link
