Lesunya industri properti dalam lima tahun terakhir mulai memunculkan desakan baru dari kalangan pengusaha muda. Di tengah melemahnya daya beli dan seretnya penjualan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah memberi amnesti atau kemudahan bagi pengembang properti yang terjebak kredit macet. Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Akbar Himawan Buchari, dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Hipmi Minta Kredit Macet Pengembang Diperlakukan Berbeda
Akbar menilai situasi yang dihadapi pengembang properti tidak bisa disamakan dengan kredit bermasalah pada sektor konsumtif. Menurut dia, banyak pelaku usaha tertekan bukan karena kelalaian semata, melainkan akibat turunnya permintaan pasar yang dipicu melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi itu kemudian merembet ke arus kas perusahaan dan membuat kewajiban ke perbankan ikut tersendat.
Karena itu, Hipmi menilai perlu ada pendekatan yang lebih lentur bagi sektor produktif seperti properti. Akbar menegaskan, jika pengembang yang terdampak diberikan ruang bernapas lewat amnesti atau kemudahan tertentu, maka mereka punya peluang kembali bergerak dan menghidupkan rantai usaha di sektor ini.
Diminta Dibawa ke Kementerian Terkait
Dalam forum tersebut, Akbar meminta Menteri PKP Maruarar Sirait untuk membawa usulan itu ke Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan, sekaligus menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap sektor properti bukan sekadar menyelamatkan pengembang, tetapi juga penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menekankan bahwa pengembang yang terdampak oleh kondisi ekonomi makro seharusnya tidak dibiarkan terjebak terlalu lama dalam tekanan kredit. Sebaliknya, pemerintah diharapkan memberi jalan keluar agar mereka bisa kembali memperoleh pembiayaan dan melanjutkan proyek yang sempat tersendat.
Properti Dinilai Punya Efek Berantai ke Ekonomi
Usulan Hipmi ini juga menyoroti posisi sektor properti yang kerap memiliki efek berantai besar terhadap banyak bidang lain, mulai dari bahan bangunan, tenaga kerja, hingga jasa pendukung. Saat pengembang berhenti bergerak, dampaknya tidak berhenti pada satu perusahaan saja, melainkan ikut menekan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
Di tengah tekanan yang masih dirasakan pelaku usaha, Hipmi berharap pemerintah melihat persoalan kredit macet pengembang sebagai bagian dari tantangan pemulihan sektor produktif. Bagi Akbar, yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan yang mampu memberi ruang pemulihan, bukan sekadar pengetatan yang membuat industri makin sulit bangkit.
Source link
