Keputusan Mahkamah Konstitusi Rumania untuk membatalkan hasil pemilu presiden Desember 2024 menimbulkan keprihatinan yang mendalam di banyak negara dengan demokrasi digital yang rapuh, khususnya Indonesia. Peristiwa ini memperjelas fakta bahwa intervensi siber yang dilakukan dengan dukungan negara telah berkembang dari ancaman kriminal semata menjadi taktik strategis untuk merusak pilar demokrasi.
Kasus yang menimpa Rumania memperlihatkan bahwa kejahatan siber kini bukan lagi sebatas pencurian data atau sabotase kecil. Menurut laporan resmi lembaga intelijen, kegagalan pemilu disebabkan oleh gabungan serangan digital langsung ke sistem-sistem pemilu dan gelombang masif disinformasi, yang digawangi aktor negara asing melalui pola serangan hibrida canggih.
Inti dari serangan tersebut terletak pada penetrasi siber ke bagian inti infrastruktur penyelenggaraan pemilu. Ratusan ribu serangan daring diarahkan ke jaringan utama teknologi pemilu serta situs resmi penyelenggara. Dalam pernyataannya, otoritas keamanan digital Rumania menegaskan tingkat koordinasi dan kecanggihan serangan-tercatat lebih dari 85.000 upaya pada hari pemungutan suara saja-mencerminkan kemampuan yang mustahil dimiliki kelompok lapisan bawah tanpa dukungan logistik negara besar.
Tak hanya infrastruktur, opini publik pun menjadi sasaran dengan dijalankannya propaganda digital melalui media sosial yang terorganisir. Kampanye pengaruh yang terdeteksi terutama di TikTok dan Telegram, terbukti menyebarkan narasi palsu yang mengangkat kandidat tertentu, yaitu Calin Georgescu, hingga membuatnya memperoleh suara tertinggi secara mengejutkan. Otoritas bahkan mengungkap adanya campur tangan dana asing ilegal untuk membiayai influencer dan mempertebal dampak penyebaran misinformasi.
Sidang MK Rumania pun menjatuhkan vonis bahwa serbuan digital terkoordinasi, baik berbentuk serangan teknis maupun manipulasi informasi, telah melanggar kaidah legalitas dan substansi kebenaran pemilu. Dengan demikian, seluruh proses pemilu dinyatakan cacat dan harus diulang demi menjaga legitimasi demokrasi.
Situasi Rumania tersebut menjadi refleksi penting bagi Indonesia yang tengah memperkuat demokrasi di era digital. Serangan siber kini menjadi ancaman yang jauh lebih mendalam, tidak hanya meliputi bahaya pencurian data namun sudah berkembang menjadi aspek pertahanan negara dan kedaulatan demokrasi yang wajib diperhatikan sungguh-sungguh.
Konsekuensi nyata dari serangan semacam ini sangat mengancam integritas proses demokrasi di Indonesia. Pertama, jika sistem Komisi Pemilihan Umum atau jaringan vital diganggu, akan muncul keraguan luas yang menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap hasil akhir pemilu dan bisa memicu krisis politik. Kedua, penyebaran disinformasi terstruktur dengan dukungan teknologi asing mampu mengadu domba masyarakat, memperlemah persatuan, dan memuluskan agenda politik luar yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketiga, segala bentuk campur tangan asing, baik dalam bentuk teknis maupun kampanye opini, jelas merupakan pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat ditoleransi.
Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia serta lembaga terkait seperti BSSN, POLRI, TNI, dan Kementerian Komunikasi harus menyikapi ancaman digital bukan hanya sebagai tindak pidana semata, namun sebagai tantangan pertahanan nasional yang serius. Diperlukan penguatan sistem deteksi, pelacakan pelaku asing, pembaruan regulasi keamanan digital, serta edukasi literasi digital secara masif kepada masyarakat.
Langkah proaktif dan kolaboratif antara lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat luas wajib segera ditempuh untuk menutup celah yang bisa dieksploitasi oleh aktor luar negeri. Kesiapan dari sisi teknologi, kapasitas pengawasan, serta peningkatan kesadaran publik menjadi kunci dalam menjaga demokrasi Indonesia dari ancaman luar yang semakin inovatif dalam dunia maya.
