Polemik soal arah pemilihan kepala daerah kembali menghangat, dan PDIP memilih berdiri di garis yang tegas. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan partainya tetap menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Di saat yang sama, PDIP disebut terus membuka ruang komunikasi dengan partai politik lain untuk membahas mekanisme Pilkada yang dinilai paling sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
PDIP Pertahankan Pilkada Langsung
Dalam pernyataannya pada hari Selasa, Puan menekankan bahwa PDIP tidak bergeser dari sikap lama: kepala daerah semestinya tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui perwakilan di parlemen daerah. Menurut dia, jalur komunikasi dengan partai lain tetap terbuka, tetapi sikap terhadap Pilkada lewat DPRD tidak berubah.
Puan belum menjelaskan lebih jauh apakah komunikasi politik yang sedang berjalan akan berpengaruh terhadap pembahasan RUU Pilkada. Namun, ia memberi sinyal bahwa dialog antarpartai tetap menjadi pilihan utama untuk mencari titik temu tanpa mengorbankan prinsip demokrasi yang dianggap mendasar.
Hasto Juga Tegaskan Penolakan
Sikap serupa sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menegaskan partainya juga menolak Pilkada melalui DPRD dan tengah membangun komunikasi intensif dengan pimpinan fraksi-fraksi partai politik lain di DPR RI. Bagi PDIP, pembicaraan lintas fraksi penting untuk menjaga agar arah pembahasan politik tidak menjauh dari suara rakyat.
Kedaulatan Rakyat Jadi Titik Tekan
Di tengah perdebatan soal mekanisme Pilkada, PDIP menempatkan kedaulatan rakyat sebagai alasan utama penolakannya. Partai berlambang banteng itu ingin memastikan proses demokrasi tetap memberi ruang langsung bagi warga untuk menentukan pemimpinnya. Karena itu, komunikasi politik yang terbuka dipandang sebagai cara untuk membangun kesepahaman, bukan untuk mengubah prinsip yang sudah mereka pegang.
Dengan posisi tersebut, PDIP tampak ingin mengirim pesan bahwa perbedaan pandangan soal Pilkada masih bisa dibicarakan, tetapi tidak untuk menghapus hak pilih langsung masyarakat dalam menentukan kepala daerah.
Source link
