Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah menegaskan kerja sama dalam pengembangan koperasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Imipas Agus Andrianto bertemu di Kantor Kementerian Koperasi Jakarta untuk membahas hal ini.
Ferry menyampaikan komitmen Kemenkop, termasuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), untuk mendukung pemberdayaan komunitas warga binaan lapas melalui pembentukan badan usaha koperasi. Tujuannya adalah agar koperasi dapat menjadi pilihan sebagai sarana ekonomi bagi warga binaan, baik ketika masih berada dalam masa hukuman maupun setelah bebas.
Di pertemuan tersebut, kedua menteri sepakat untuk menindaklanjuti kolaborasi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua kementerian serta mengembangkan program percontohan (piloting) dengan berbagai inovasi model bisnis. Diharapkan kerjasama ini dapat memperkuat peran koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan.
Menteri Imipas Agus menjelaskan bahwa koperasi warga binaan memiliki potensi besar karena jumlah warga binaan yang menjadi tanggung jawab kementeriannya mencapai 270.000 hingga 280.000 orang. Dengan bimbingan Kemenkop, pihaknya berencana membangun koperasi warga binaan yang memberikan bantuan, bimbingan, dan akses pinjaman.
Harapannya, koperasi ini dapat menjadi sarana pembinaan ekonomi yang memberikan keterampilan, sertifikasi, dan bekal usaha bagi warga binaan agar mereka lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Mereka diharapkan dapat memiliki keterampilan dan bekal yang memadai untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Semua ini dilakukan dengan tujuan membantu warga binaan agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan di masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir.
