Rencana impor 105 ribu kendaraan niaga pick-up secara utuh atau completely built up (CBU) dari India menuai kritik tajam karena dinilai tidak sejalan dengan arah industrialisasi nasional. Kebijakan itu dianggap bukan sekadar soal perdagangan, melainkan menyangkut arah besar ekonomi Indonesia: apakah tetap mendorong produksi dalam negeri atau justru membuka ruang bagi ketergantungan impor yang lebih luas.
Kritik atas Arah Industrialisasi
Masalah utama yang disorot adalah ketidaksinkronan antara kepemimpinan ekonomi dan kebijakan industri. Di satu sisi, pemerintah kerap menekankan pentingnya TKDN dan investasi manufaktur. Namun di sisi lain, rencana impor besar-besaran kendaraan niaga dari India justru dinilai melemahkan fondasi transformasi ekonomi yang selama ini dibangun.
Menurut kritik tersebut, kebijakan ini berpotensi menjadi bentuk deindustrialisasi terselubung karena memberi sinyal bahwa pasar domestik lebih mudah diisi produk impor ketimbang memperkuat kapasitas produksi nasional. Jika dibiarkan, Indonesia dikhawatirkan kehilangan momentum sebagai basis produksi otomotif regional, padahal sebelumnya sektor ini sempat mampu menembus pasar ekspor ke berbagai negara.
Risiko ke Makroekonomi
Dampaknya tidak berhenti pada sektor industri. Impor dalam jumlah besar juga dinilai dapat menekan neraca perdagangan dan memicu tekanan pada neraca pembayaran. Dalam skala yang lebih luas, kebijakan seperti ini berisiko mengurangi daya tahan ekonomi nasional karena ketergantungan terhadap produk luar negeri semakin besar.
Kritik itu menilai, bila dana publik dan pajak justru tidak diarahkan untuk memperkuat industri domestik, maka peluang memperbesar investasi kendaraan niaga lokal akan semakin sempit. Padahal, kebijakan industri yang konsisten dibutuhkan agar agenda hilirisasi tidak berhenti sebagai slogan.
Seruan untuk Membatalkan Kebijakan
Atas dasar itu, para pengkritik menyerukan agar rencana impor tersebut dibatalkan. Mereka menilai pemerintah perlu kembali pada strategi yang lebih tegas: mendukung produksi nasional, menjaga kesinambungan kebijakan industri, dan memastikan pasar domestik menjadi penggerak utama pertumbuhan manufaktur.
Kritik ini disampaikan oleh Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, yang menyoroti langsung kebijakan impor kendaraan niaga pick-up India tersebut. Source link
