Perekonomian desa di Indonesia mendapat sentuhan baru melalui peluncuran Koperasi Merah Putih (KMP) pada peringatan Hari Koperasi 2025. Lewat inisiatif ini, pemerintah berusaha membentuk jaringan koperasi di seluruh penjuru desa guna mendorong aktivitas ekonomi lokal agar semakin mandiri dan kuat.
Target pembentukan koperasi yang diusung cukup ambisius, yakni mencapai lebih dari 80 ribu unit koperasi desa di seluruh Indonesia. Menariknya, Badan Pusat Statistik tahun 2025 mencatat jumlah desa di Indonesia mencapai 84 ribu lebih, dengan distribusi antara desa pesisir dan desa non-pesisir yang cukup signifikan.
Sejarawan ekonomi mencatat, jejak koperasi di Indonesia telah terbentuk jauh sebelum adanya regulasi formal. Jauh di tahun 1886, Raden Aria Wiraatmaja menggagas koperasi simpan pinjam pertama sebagai solusi atas maraknya praktik lintah darat di kalangan rakyat. Sejak UU Nomor 14 Tahun 1965, koperasi memperoleh legitimasi sebagai bagian penting dari struktur ekonomi bangsa.
Berbagai data menyoroti bahwa persebaran koperasi di Indonesia didominasi oleh koperasi konsumen, sedangkan koperasi simpan pinjam tetap menjadi pilar utama yang membantu banyak anggota masyarakat. Dari 130 ribu lebih koperasi yang tercatat hingga 2023, sekitar 14 persen adalah koperasi simpan pinjam, mengonfirmasi peran historisnya.
Regulasi yang mengatur koperasi, khususnya UU Nomor 12 Tahun 1967, menegaskan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat berlandaskan kebersamaan dan semangat sosial. Model koperasi pun berkembang dengan mengutamakan kesejahteraan anggota, sejalan dengan praktik di banyak negara.
Namun, perkembangan koperasi di tanah air dinilai masih tertinggal dari negara maju. Analisis dari beberapa akademisi tahun 2025 menunjukkan, koperasi Indonesia masih perlu belajar dari negara seperti Amerika Serikat, Swedia, India, atau Korea Selatan. Dalam proposal reformasi, ada empat aspek utama yang disarankan: penegasan identitas hukum koperasi, tata kelola internal yang demokratis dan akuntabel, penyesuaian regulasi keuangan, serta kejelasan sanksi administratif dan pidana.
Sementara upaya reformasi terus digalakkan, pelaksanaan program koperasi desa dalam skala besar mengundang pro dan kontra. Studi dari CELIOS 2025 memunculkan kekhawatiran akan risiko korupsi dan hilangnya inisiatif warga jika tata kelola tak diperbaiki. Studi tersebut berbasis survei ke lebih dari seratus pejabat desa, menambah dimensi diskusi publik terkait koperasi merah putih ini.
Meski begitu, hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas masyarakat optimis terhadap manfaat yang bisa dihadirkan program tersebut. Riset terhadap lebih dari 500 responden membuktikan animo warga bahwa koperasi desa dapat menciptakan kesejahteraan dan menumbuhkan ekonomi komunitas.
Namun demikian, realisasi cita-cita besar pemerintah masih jauh dari selesai. Sampai awal 2026, koperasi yang berhasil didirikan baru sekitar 26 ribu unit—jauh dari target. Guna mempercepat prosesnya, negara pun melibatkan unsur militer, terutama TNI, dalam membina serta membangun koperasi di berbagai pelosok.
Pelibatan TNI ini menimbulkan perdebatan di ruang publik. Ada yang memandang langkah ini sebagai bentuk sinergi lintas sektor, terutama mengingat struktur TNI yang menyentuh hingga desa terpencil. Tetapi di sisi lain, sejumlah kalangan mempertanyakan dasar hukum penugasan tersebut, mengingat Undang-Undang TNI tidak secara spesifik mengatur tugas semacam itu untuk militer di luar operasi perang.
Keputusan melibatkan TNI sendiri berada di bawah otoritas presiden, bukan sepenuhnya militer. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, serta pihak lain diatur lewat perjanjian bersama demi memastikan koperasi berjalan profesional dan memberi manfaat langsung bagi anggota serta masyarakat desa.
Langkah penguatan program Koperasi Merah Putih juga dilandasi kebutuhan untuk pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah menilai, partisipasi banyak pihak—termasuk Agrinas selaku pelaksana teknis—dan masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar program tidak meleset dari tujuan awal.
Seluruh diskusi, kritik, maupun optimisme yang muncul mencerminkan dinamika sehat dalam upaya memperbaiki sistem perkoperasian nasional. Ke depan, percepatan pembangunan koperasi desa akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan yang baru, termasuk Presiden Prabowo, apakah dapat melahirkan perubahan nyata dalam ekonomi pedesaan.
Keterlibatan berbagai unsur, baik militer, pemerintah daerah, maupun masyarakat sipil, diharapkan menciptakan fondasi baru koperasi yang kuat, transparan, dan berdaya saing. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi proyek semata, melainkan juga instrumen pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di desa-desa seluruh Indonesia.
Sumber: Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI Jadi Sorotan, Mampukah Dongkrak Ekonomi Desa?
Sumber: Mengupas Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI, Jalan Panjang Mendorong Ekonomi Desa
