Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI menekankan perlunya reformasi kebijakan subsidi energi di Indonesia di tengah ketidakpastian dampak Perang Teluk antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa reformasi ini penting untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada pemerintah dalam menghadapi fluktuasi harga minyak yang tidak bisa diprediksi dengan pasti.
Menurut Said, subsidi elpiji sebaiknya ditujukan kepada 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, termasuk usaha mikro, nelayan kecil, buruh tani, dan petani kecil. Dia menyarankan agar program subsidi ini didasarkan pada data yang akurat dan menggunakan sistem biometrik seperti yang diterapkan di India untuk efisiensi dan mencegah penyalahgunaan.
Said juga menyoroti pentingnya validasi ulang data penikmat subsidi solar dan pertalite melalui aplikasi MyPertamina serta fokus subsidi BBM untuk sektor-sektor tertentu seperti kapal nelayan kecil, alat pertanian, dan sepeda motor pelaku UMKM. Dia juga menyarankan pembatasan penggunaan subsidi solar dan pertalite untuk kendaraan roda empat yang bukan untuk kegiatan niaga guna mengendalikan inflasi pangan.
Selain itu, penikmat subsidi listrik juga perlu divalidasi ulang oleh PLN untuk memastikan kelompok rumah tangga yang lebih sejahtera dapat beralih ke daya listrik yang lebih besar, sementara rumah tangga miskin diberikan opsi menggunakan kompor listrik. PLN juga diajak untuk mengembangkan program kompor listrik untuk rumah tangga miskin agar biaya kompensasi listrik dapat dikurangi.
Langkah-langkah ini diharapkan akan membantu pemerintah dalam mengelola subsidi energi dengan lebih efisien dan adil, serta mendorong penggunaan energi yang lebih berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.(eval)
