Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan di lingkungan parlemen berjalan sukses, terutama dalam mendorong efisiensi energi. Menurut dia, pelaksanaan WFH di Kompleks Parlemen tidak hanya sebatas kebijakan administratif, tetapi juga menjadi bentuk komitmen nyata bahwa penghematan bisa dimulai dari institusi negara sendiri.
WFH Dinilai Berjalan Konsisten di Parlemen
Eddy menyebut WFH dijalankan secara konsisten oleh DPR, MPR, DPD, serta seluruh pegawai yang bekerja dari rumah. Ia menekankan bahwa langkah ini menunjukkan praktik WFH berlaku di semua lapisan, termasuk para anggota parlemen di Senayan. Dari sisi pelaksanaan, ia melihat kebijakan tersebut dapat membantu menjaga penggunaan energi agar lebih efisien tanpa mengganggu tugas utama lembaga.
Jadi Contoh untuk Instansi Pemerintah
Eddy berharap program WFH yang digulirkan pemerintah bisa diterima lebih luas oleh masyarakat, terutama oleh instansi pemerintah. Menurut dia, kebiasaan kerja yang lebih fleksibel ini sejalan dengan upaya efisiensi nasional, khususnya dalam pengelolaan energi. Ia menilai keberhasilan di parlemen bisa menjadi contoh bahwa perubahan pola kerja tetap memungkinkan selama target kinerja dijaga dengan baik.
Fokus Baru: Kinerja, Bukan Kehadiran Fisik
WFH disebut menjadi bagian dari transformasi manajemen aparatur sipil negara yang menekankan hasil kerja, bukan sekadar kehadiran fisik di kantor. Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026, yang berlaku mulai 1 April 2026, seluruh kantor pemerintah diarahkan menjalankan pola empat hari work from office (WFO) dan satu hari WFH setiap Jumat.
Pengawasan kini diarahkan pada capaian kerja yang terukur melalui sistem digital. Pimpinan instansi diminta memastikan kinerja tetap optimal saat pegawai bekerja dari rumah, memantau target bawahan, serta mengawasi sistem pelaporan kinerja agar berjalan efektif. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan itu wajib disampaikan kepada menteri paling lambat pada bulan keempat. Jika target kinerja tidak tercapai, sanksi disiplin menanti aparatur sipil negara yang bersangkutan.
Dalam pandangan Eddy, langkah parlemen memanfaatkan WFH untuk penghematan energi menunjukkan cara berpikir yang lebih maju, dengan menempatkan kepentingan publik dan efisiensi sebagai prioritas utama.
Source link
