Aktivitas internasional Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian banyak pihak dalam beberapa waktu terakhir. Kunjungannya ke berbagai negara dan partisipasinya dalam berbagai forum internasional selalu mendapat sorotan, baik dari media maupun masyarakat. Diskusi tentang aktivitas luar negeri Presiden marak di platform daring, memunculkan respons beragam dari masyarakat. Tak sedikit yang bertanya alasan di balik intensitas perjalanan tersebut, sementara yang lain mencari bukti nyata hasilnya bagi rakyat.
Pandangan publik seperti ini sebenarnya cukup dapat dimengerti. Diplomasi sering dianggap tidak nyata karena dampaknya jarang langsung dirasakan masyarakat, tidak seperti program pembangunan infrastruktur atau bantuan sosial yang terlihat dan segera menyentuh kebutuhan warga.
Namun, dunia tengah menghadapi banyak gejolak dan tantangan. Dalam kondisi global saat ini, diplomasi justru menjadi alat utama untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Presiden Prabowo telah menjalankan sejumlah besar kunjungan ke luar negeri hanya dalam satu setengah tahun masa jabatan, mewakili upaya Indonesia untuk memperkuat eksistensi di arena internasional.
Fenomena meningkatnya peran aktif Indonesia di dunia internasional juga menjadi pokok bahasan dalam IR Youth Talks yang diadakan di Universitas Indonesia. Dalam diskusi tersebut, moderator Anggy Pasaribu menyoroti adanya kesenjangan pemahaman antara aktivitas internasional pemerintah dengan persepsi masyarakat. Banyak warga yang melihat Indonesia aktif di dunia, namun belum memahami konteks dan urgensi di baliknya.
Anggy merinci bahwa ketidakpastian global semakin meningkat karena rivalitas negara besar, perang, serta konflik di berbagai kawasan. Perkembangan ini berdampak langsung pada kehidupan rakyat Indonesia: kestabilan harga energi, ketersediaan lapangan kerja, hingga keamanan ekonomi nasional dapat terganggu akibat situasi global yang tidak menentu.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menjelaskan bahwa di tengah fragmentasi geopolitik dunia yang semakin kompleks, Indonesia dituntut proaktif membangun dan menjaga hubungan dengan berbagai negara. Kebijakan luar negeri Indonesia yang terbuka dan fleksibel sangat relevan dilakukan dalam kondisi sekarang. Dalam dunia studi hubungan internasional, model ini kerap disebut hedging, di mana negara berupaya menjaga keakraban dengan berbagai pihak tanpa harus berpihak penuh pada satu blok.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa sekarang Indonesia mengembangkan pendekatan baru yang disebut resilience-based hedging. Artinya, selain menjaga hubungan luar negeri tetap fleksibel, pemerintah juga fokus memperkuat ketahanan dalam negeri agar Indonesia mampu menahan guncangan eksternal.
Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, dan BRICS bukanlah aktivitas simbolik semata. Ada strategi besar untuk membuka ruang manuver diplomatik Indonesia di tengah sengitnya persaingan global. Namun seringkali, tujuan utama diplomasi ini sulit dijelaskan kepada masyarakat secara luas.
Media kerap hanya menampilkan cuplikan aktivitas diplomatik berupa foto pertemuan dan agenda kunjungan, namun informasi mendalam terkait kepentingan strategis kerap absen. Hasilnya, publik mudah menganggap diplomasi sekadar seremoni atau rutinitas belaka.
Anggy juga menegaskan bahwa tantangan komunikasi bukan terletak pada ketidakadaan strategi pemerintah, melainkan pada penyampaian pesan yang masih bersifat elitis. Bahasa yang digunakan dalam diplomasi sering terlalu berat, sehingga sulit ditangkap publik. Padahal narasi yang mudah dimengerti sangat penting di era digital seperti sekarang. Opini sederhana yang emosional dapat dengan cepat mendominasi ruang publik dan membentuk persepsi, bahkan jika fakta diplomatik tertinggal.
Oleh sebab itu, strategi komunikasi publik seharusnya tidak hanya jadi pelengkap kebijakan luar negeri, tapi menjadi fondasi proses diplomasi itu sendiri. Pemerintah butuh kehadiran sosok atau institusi yang memiliki kemampuan menjelaskan tidak hanya langkah-langkah diplomasi, namun juga alasannya dan relevansinya bagi rakyat. Penjelasan harus konsisten, mudah dipahami, dan terus-menerus diberikan agar kesadaran masyarakat terbentuk.
Di media sosial pun, pemerintah tidak cukup hanya hadir secara digital, tetapi juga wajib menyebarkan narasi bermakna. Jika terlalu sekadar defensif atau hanya mengandalkan opini buzzer, komunikasi berisiko semakin memecah belah masyarakat tanpa menyampaikan keuntungan nyata dari langkah diplomatik yang diambil.
Akhirnya, tugas besar diplomasi Indonesia bukan hanya memperkuat posisi bangsa di panggung internasional; tetapi juga memastikan masyarakat mengerti alasan dan kebutuhan di balik setiap langkah luar negeri yang diambil. Diplomasi tidak boleh berhenti pada pengakuan global, melainkan harus bisa diterjemahkan ke dalam pemahaman sehari-hari rakyat Indonesia.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
