Belanja Pemerintah Dorong Momentum Ekonomi di Kuartal I 2026
Jakarta – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa lonjakan belanja pemerintah di kuartal I 2026 bertujuan untuk menjaga momentum ekonomi agar tidak melambat di awal tahun. Menurutnya, keputusan pemerintah untuk meningkatkan belanja di kuartal tersebut adalah respons terhadap tekanan ekonomi global yang mulai dirasakan secara domestik.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen di kuartal I 2026. Lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir, menjadi faktor utama di balik pertumbuhan tersebut. Angka lonjakan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk momentum Lebaran, tunjangan hari raya, bantuan sosial, dan program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis yang dijalankan secara masif.
Efek dan Tantangan di Balik Lonjakan Belanja Pemerintah
Lonjakan belanja pemerintah tersebut memberikan dampak yang signifikan pada konsumsi rumah tangga, sektor perdagangan, transportasi, dan industri makanan dan minuman. Meskipun langkah ini dianggap wajar dalam situasi ekonomi saat ini, Yusuf mengingatkan bahwa pemerintah perlu menjaga agar ruang fiskal tidak terlalu longgar mengingat defisit APBN yang sudah cukup tinggi sejak awal tahun.
Meskipun stimulus THR dan momentum Lebaran memberikan dorongan sementara pada pertumbuhan ekonomi, tantangan sesungguhnya baru akan terlihat setelah kuartal I 2026 berlalu. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh sektor swasta melalui investasi, ekspor, dan konsumsi masyarakat.
Sebagai kesimpulan, langkah pemerintah dalam meningkatkan belanja pada awal tahun diharapkan dapat menjaga momentum ekonomi di tengah tekanan global yang cukup berat. Namun, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap sehat hingga akhir tahun, pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan memberikan kepastian kebijakan guna mendorong ekspansi sektor swasta.
