Kementerian Keuangan Perkuat Pengawasan Dana Transfer ke Daerah dengan Fitur Perdana
Kementerian Keuangan telah meluncurkan fitur terbaru yang diberi nama Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah (Perdana) dan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Langkah ini diambil untuk meningkatkan pengawasan dan efisiensi alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar tepat sasaran.
Integrasi Sistem untuk Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efisien
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menjelaskan bahwa kehadiran fitur Perdana merupakan bagian dari transformasi fiskal nasional yang signifikan. Dengan adanya fitur ini, penyaluran dana TKD dapat lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata di daerah.
Menurut Askolani, fitur Perdana memungkinkan pemetaan yang jelas terkait kebutuhan pendanaan, kegiatan prioritas, serta output pembangunan daerah sejak tahap perencanaan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola alokasi anggaran dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Kolaborasi antara Direktorat Jenderal dan Badan Teknologi Keuangan
Pengembangan fitur Perdana merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii). Sistem ini bertujuan untuk menyatukan proses bisnis, kompilasi data, dan penggunaan teknologi informasi guna memperkuat peran Kemenkeu dalam pengawasan belanja negara.
Dengan adanya fitur Perdana, pemerintah pusat dapat mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan pembangunan daerah dengan lebih detail. Evaluasi terhadap penggunaan dana tidak hanya melihat dari segi pencairan anggaran, tetapi juga dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Fitur ini memungkinkan setiap rupiah yang disalurkan melalui TKD dapat dilacak kontribusinya terhadap target output pembangunan, lokasi proyek fisik, pemenuhan kebutuhan lokal, serta kesesuaian dengan program prioritas nasional.
