Bali Catat Realisasi Penerimaan Pajak Rp7,02 Triliun hingga Mei 2026
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat realisasi penerimaan pajak di Pulau Dewata selama periode Januari-Mei 2026 menembus Rp7,02 triliun atau tumbuh 11,27 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Perincian Realisasi Penerimaan Pajak
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Supendi, menyampaikan bahwa sebagian besar jenis penerimaan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) 25/29 Badan, PPh 25/29 Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengalami pertumbuhan positif secara tahunan.
Perincian realisasi penerimaan pajak selama periode tersebut adalah sebagai berikut:
- PPh 25/29 Badan: Rp1,91 triliun, tumbuh 4,71 persen
- PPh 25/29 Orang Pribadi: Rp313,63 miliar, naik 19,3 persen
- PPN dan PPnBM: Rp1,76 triliun, naik 23,60 persen
- PBB: Rp760 juta, tumbuh 262,42 persen
Sektor Usaha Penopang Utama Penerimaan Pajak di Bali
Dari sisi sektor usaha, perdagangan menjadi penopang terbesar penerimaan pajak di Bali, diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makanan serta minuman, serta aktivitas keuangan dan asuransi.
Realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha selama periode Januari-Mei 2026 adalah sebagai berikut:
- Perdagangan: Rp1,24 triliun, tumbuh 17,7 persen
- Penyediaan akomodasi dan makan minum: Rp1,14 triliun, tumbuh 16,34 persen
- Aktivitas keuangan dan asuransi: Rp969,1 miliar, tumbuh 13,79 persen
Optimisme Pencapaian Pajak di Bali
Kepala DJP Bali, Darmawan, mewakili Kementerian Keuangan Provinsi Bali, tetap optimis terhadap pencapaian pajak di pulau tersebut hingga akhir 2026, meskipun dinamika geopolitik dunia sedang terjadi.
Optimisme tersebut datang dari beberapa indikator yang menunjukkan tanda perbaikan dalam berbagai aspek, seperti pengiriman logistik minyak mentah dan kebijakan perdagangan yang kini menunjukkan perbaikan.
Ekonomi Bali menunjukkan daya tahan meskipun terdapat volatilitas global, namun tetap perlu waspada karena ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata yang memiliki risiko tersendiri.
