Wednesday, July 22, 2026
HomeFinansialRata-Rata Pemerintah Habiskan Rp73,5 Triliun untuk Belanja Iklim Setiap Tahun

Rata-Rata Pemerintah Habiskan Rp73,5 Triliun untuk Belanja Iklim Setiap Tahun

- Advertisement -
- Advertisement -

Pemerintah Habiskan Rata-rata Rp73,5 Triliun untuk Belanja Iklim Setiap Tahun

Jakarta – Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim mencapai rata-rata Rp73,5 triliun per tahun selama periode 2018-2024. Angka ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk menangani isu ini.

Belanja Terkait Iklim Mencapai Sekitar 3 Persen dari APBN

Herman Saheruddin mengungkapkan bahwa belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun angka ini menunjukkan keseriusan pemerintah, namun juga mengindikasikan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait iklim.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan dana hingga Rp800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2060. Oleh karena itu, Herman Saheruddin menyatakan bahwa belanja publik hanya sebagai katalis untuk mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih besar.

Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil jika terdapat kerja sama yang kuat antara pemerintah dan pelaku pasar. Diperlukan ekosistem pembiayaan yang komprehensif, terdiversifikasi, dan kolaboratif untuk mencapai target iklim Indonesia.

Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional. Berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk, SDG Bonds, Blue Bonds, dan Disaster Pooling Fund turut mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah iklim.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan dukungan dari sektor perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance, serta kerja sama internasional melalui berbagai lembaga keuangan. Setiap sumber pembiayaan diharapkan saling melengkapi guna menjalankan aksi iklim dengan cepat dan efektif.

Source link

Berita Terkait

Berita Populer