Kementerian PKP Realisasi Anggaran Capai Rp2,60 Triliun per 1 Juli
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengungkapkan bahwa realisasi anggaran mereka per 1 Juli 2026 telah mencapai Rp2,60 triliun. Angka tersebut setara dengan 25,27% dari total pagu anggaran yang mencapai Rp10,31 triliun.
Realisasi Anggaran per Program
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, memberikan rincian terkait realisasi anggaran per program. Dari total anggaran tersebut, dana telah dialokasikan untuk beberapa program, antara lain:
- Dukungan manajemen: Rp497 miliar
- Program BSPS: Rp1,9 triliun atau 22,25%
- Rumah susun: Rp151 miliar atau 40,61%
- Rumah khusus: Rp23,4 miliar atau 11,73%
Mengenai penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana, sarana, utilitas (PSU), saat ini sedang dalam tahap persiapan lelang. Sementara untuk monitoring, evaluasi, pembinaan, dan operasional di balai atau satuan kerja, realisasinya mencapai Rp23,12 miliar atau 43,57%.
Penekanan pada Program Bedah 400.000 Rumah Tak Layak Huni
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), mengungkapkan bahwa sekitar 80% anggaran Kementerian PKP tahun ini akan dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH). Total anggaran mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan fokus utama pada program BSPS.
Alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung renovasi rumah secara nasional. Maruarar Sirait menekankan pentingnya Program BSPS dalam upaya renovasi sekitar 400.000 rumah pada tahun 2026, dengan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.
Salah satu inovasi dalam program ini adalah pemberian stimulan kepada masyarakat dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah. Program BSPS juga mencakup alokasi sebanyak 15.000 unit untuk kawasan perbatasan guna mewujudkan pemerataan pembangunan.
