Pendapatan Negara Papua Capai Rp2,90 Triliun pada Juni 2026
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua mengumumkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua hingga akhir Juni 2026 menunjukkan tren positif. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq, menyatakan bahwa pendapatan negara di wilayah Papua mencapai Rp2,90 triliun hingga 30 Juni 2026, atau 42,78 persen dari target tahun ini sebesar Rp6,70 triliun.
Izharul Haq menekankan bahwa capaian tersebut mencerminkan kinerja yang baik dari APBN di Papua, yang membantu dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Papua. Pendapatan negara di wilayah tersebut didominasi oleh Pajak Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp1,71 triliun.
Peningkatan Penerimaan Pajak dan PNBP di Papua
Menurut Izharul, peningkatan penerimaan tersebut didorong oleh kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Hal ini sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pengawasan perpajakan melalui implementasi Coretax di Papua.
Selain itu, penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional juga mencapai Rp119,31 miliar, yang sebagian besar berasal dari bea masuk atas impor barang dan jasa. Sementara itu, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Papua juga sangat baik, telah mencapai Rp1,07 triliun atau 130,51 persen dari target.
Realisasi Belanja Negara di Papua
Dari sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Belanja Negara sebesar Rp24,50 triliun atau 41,54 persen dari pagu sebesar Rp58,99 triliun. Ada peningkatan signifikan sebesar 4,96 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp7,50 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai Rp17 triliun untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.
