Jakarta – Dalam pengumuman terbaru, Kementerian Sosial telah menangguhkan bantuan bagi 1.494.652 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang diduga terlibat dalam transaksi judi online setelah pemadanan data dengan PPATK.
Penangguhan tersebut melibatkan 794.475 KPM yang juga menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah ini diambil untuk melakukan proses verifikasi lebih lanjut sebelum penyaluran bantuan dilanjutkan.
Penelusuran Data Terindikasi
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dari 600 ribu KPM pada tahun sebelumnya yang terlibat dalam transaksi judi online. Dari total 1.494.652 KPM yang terlibat, hampir separuh di antaranya juga merupakan penerima PKH.
Proses penelusuran dan verifikasi data sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima. Gus Ipul menargetkan bahwa hasil investigasi akan selesai dalam waktu seminggu ke depan.
Kolaborasi untuk Penegakan Kebenaran Data
Selain bekerja sama dengan PPATK, Kemensos juga melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) dalam proses verifikasi ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh penerima manfaat.
Proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga dilakukan untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial di masa mendatang.
