Esther Sri Astuti: Kemudahan Perizinan Penting untuk Menarik Minat Investor Obligasi Merah Putih
Jakarta (ANTARA) – Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menekankan pentingnya kemudahan perizinan dan kepastian hukum dalam menarik minat investor terhadap obligasi Merah Putih.
Esther menyatakan bahwa untuk obligasi Merah Putih dapat sukses, dibutuhkan kepastian hukum yang jelas dan regulasi yang konsisten. Hal ini dikemukakannya saat dihubungi di Jakarta pada hari Kamis.
Isu Penting yang Perlu Diperhatikan
Esther, yang juga merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, menyoroti beberapa isu krusial yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menarik investor obligasi Merah Putih.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan status prioritas atau kemudahan perizinan kepada investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mengatasi masalah hak kelola lahan, dan berkolaborasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menfasilitasi likuiditas.
Esther juga menekankan perlunya akuntabilitas yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan obligasi ini sebagai alat pencucian uang.
Insentif dan Patriot Bond
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi warga negara Indonesia tertentu untuk membeli obligasi Merah Putih. Namun, pemerintah akan memberikan insentif khusus untuk menarik lebih banyak investor.
Obligasi Merah Putih, bersama dengan Patriot Bond, merupakan bagian dari perubahan dalam revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Demikianlah informasi terkini mengenai upaya pemerintah dalam menarik investor untuk obligasi Merah Putih. Semoga langkah-langkah ini dapat memperdalam pasar keuangan Indonesia.
