Ketua IKPI Desak Pemerintah Percepat Reformasi Fiskal
Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, mendesak pemerintah untuk mempercepat reformasi fiskal guna meningkatkan penerimaan negara dan daerah. Menurutnya, langkah-langkah seperti optimalisasi pajak daerah, pembatasan transaksi tunai, dan pembenahan tata kelola aparatur pengelola pendapatan daerah perlu segera dievaluasi.
Tingginya Rotasi Aparatur Pengelola Pajak Daerah
Vaudy menyoroti masalah tingginya rotasi aparatur di dinas yang mengelola pajak dan retribusi sebagai salah satu hal yang menghambat optimalisasi pendapatan daerah. Hal ini membuat pegawai yang telah dilatih perpajakan dipindahkan ke dinas lain, sehingga kompetensi yang dibangun menjadi tidak berkelanjutan.
Kondisi ini berbeda dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tetap mempertahankan spesialisasi pegawainya meski terjadi mutasi jabatan.
Percepatan Pembahasan RUU
Vaudy juga mendorong percepatan pembahasan dua rancangan undang-undang yang sudah lama masuk Program Legislasi Nasional, yaitu RUU Redenominasi Rupiah dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai. Menurutnya, pembatasan transaksi tunai di atas batas tertentu dapat memperluas transaksi tercatat dalam sistem keuangan, meningkatkan transparansi ekonomi, dan memperkuat penerimaan negara.
IKPI sendiri menggelar Call for Paper untuk pertama kalinya dalam rangka HUT ke-61 organisasi tersebut. Kompetisi ini bertujuan untuk mengumpulkan gagasan orisinal bagi pemerintah dan asosiasi terkait perpajakan. Sebanyak 252 karya ilmiah telah dipilih oleh dewan juri untuk mencari rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem perpajakan nasional.
