Mencari Keadilan Ekonomi Melalui Penutupan Kebocoran Pajak
Target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun pada tahun 2027 menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Di tengah kebutuhan menjaga kesinambungan fiskal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan negara tanpa memberikan tekanan berlebihan pada masyarakat dan pelaku usaha.
Upaya Pemerintah dalam Menyelidiki Potensi Kebocoran Pajak
Pada akhir Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya penelusuran terhadap 40 perusahaan di sektor manufaktur baja dan bahan bangunan yang diduga terkait dengan potensi kebocoran penerimaan negara senilai Rp4 triliun hingga Rp10 triliun. Selain itu, terdapat indikasi potensi kehilangan penerimaan sekitar Rp1 triliun per tahun dari satu entitas yang sedang dalam pemeriksaan lebih mendalam.
Mempertahankan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penegakan Hukum
Sementara pemerintah perlu melanjutkan proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara transparan, asas praduga tak bersalah harus tetap dijaga. Namun, besarnya potensi kehilangan penerimaan menunjukkan pentingnya memperbaiki kepatuhan pajak dan menutup kebocoran fiskal yang masih ada. Selain masalah kepatuhan, perbaikan juga harus dilakukan pada struktur pengawasan, integrasi data, administrasi perpajakan, dan integritas aparat yang terlibat.
Agenda peningkatan penerimaan pajak bukan hanya sekadar upaya fiskal, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat keadilan ekonomi. Masyarakat yang selama ini patuh dalam membayar pajak tidak seharusnya menjadi sasaran mudah ketika negara memerlukan tambahan penerimaan. Mencegah distorsi dan meningkatkan transparansi pajak adalah langkah awal untuk mencapai tujuan ini.
