Baubau, Sulawesi Tenggara – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah Sulawesi Tenggara guna memastikan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Penguatan Pengawasan Bersama Pemerintah Daerah
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan Forkopimda dalam pengawasan tersebut. Hal ini diutarakan usai Rapat Koordinasi dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman serta lima kepala daerah di wilayah tersebut.
Menurut Wahyudi, keterlibatan pemerintah daerah dan Forkopimda dalam monitoring distribusi BBM subsidi akan memastikan penyaluran dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencegah penyalahgunaan distribusi sehingga bantuan subsidi BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya.
Sinergi Seluruh Pihak dalam Pengawasan BBM Subsidi
BPH Migas berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah penjualan illegal BBM subsidi yang dapat merugikan masyarakat dan memicu kenaikan harga di pasaran.
Upaya pengawasan yang lebih ketat ini bertujuan agar pendistribusian BBM subsidi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program subsidi BBM ini.
