Friday, November 6, 2026
HomeHukumMengenal Nepotisme dan Kolusi yang Merusak Tata Kelola

Mengenal Nepotisme dan Kolusi yang Merusak Tata Kelola

- Advertisement -
- Advertisement -

Nepotisme dan kolusi sama-sama menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan publik. Praktik tersebut dapat muncul dalam pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi, terutama ketika jabatan, proyek, fasilitas, atau perizinan diberikan bukan berdasarkan aturan dan pertimbangan objektif.

Perbedaan utama keduanya terletak pada bentuk tindakannya. Nepotisme berkaitan dengan pengutamaan keluarga atau kroni secara melawan hukum, sedangkan kolusi melibatkan kesepakatan atau kerja sama tersembunyi yang merugikan pihak lain, masyarakat, atau negara.

Pengertian nepotisme dan kolusi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mendefinisikan nepotisme sebagai perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara, atau antara penyelenggara negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Keduanya termasuk dalam istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang menjadi perhatian dalam upaya membangun penyelenggaraan negara yang bersih dan bertanggung jawab.

Hubungan keluarga dengan pejabat tidak otomatis dapat disebut nepotisme. Penilaiannya bergantung pada ada atau tidaknya tindakan melawan hukum serta pengutamaan kepentingan keluarga di atas kepentingan publik. Seseorang tetap dapat menduduki jabatan apabila memperoleh posisi melalui proses yang sah dan sesuai ketentuan.

Bentuk praktik dan contoh kasus

Nepotisme dapat terjadi ketika pejabat mengangkat anggota keluarga ke posisi strategis tanpa seleksi objektif, mengabaikan kompetensi, persyaratan jabatan, dan prosedur yang berlaku. Orang lain yang lebih memenuhi kualifikasi pun berpotensi kehilangan kesempatan.

Praktik serupa dapat muncul dalam pengadaan. Misalnya, pejabat menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan proyek pemerintah kepada perusahaan milik kerabat, meskipun perusahaan itu tidak memenuhi persyaratan atau proses pemilihannya tidak berlangsung adil. Nepotisme juga dapat berupa pemberian bantuan, fasilitas, atau akses kepada kerabat yang tidak memenuhi kriteria, sementara warga yang berhak justru tersisih.

Kolusi menitikberatkan pada adanya kesepakatan melanggar hukum. Contohnya, sejumlah perusahaan berpura-pura bersaing dalam tender, padahal telah menentukan pemenang sebelumnya. Pengadaan menjadi tidak kompetitif dan pemerintah berpotensi mendapatkan barang atau jasa dengan harga tidak wajar.

Kolusi juga dapat berbentuk kesepakatan antara pejabat dan pihak swasta untuk menggelembungkan anggaran proyek, lalu membagi selisihnya. Bentuk lain ialah kerja sama untuk melewati persyaratan perizinan, termasuk dengan memberikan keuntungan tertentu kepada pejabat. Jika izin berkaitan dengan keselamatan, lingkungan, atau kepentingan umum, dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas.

Dalam pemberitaan ANTARA pada 1 April 2021, KPK menyebut perkara yang menjerat Bupati Bandung Barat saat itu, Aa Umbara Sutisna, berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. KPK juga pernah menyoroti kasus suap yang melibatkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih, yang saat itu menjabat Ketua DPRD Kutai Timur.

Namun, konflik kepentingan, nepotisme, kolusi, dan korupsi bukan istilah yang sepenuhnya sama. Penentuan tindak pidana tetap harus didasarkan pada fakta perkara, unsur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

Dampak terhadap tata kelola

Nepotisme dan kolusi merusak meritokrasi serta persaingan sehat karena kemampuan tidak lagi menjadi dasar utama dalam pembagian jabatan atau proyek. Penempatan orang yang tidak sesuai kompetensi dan pemilihan penyedia yang tidak objektif juga dapat menurunkan kualitas pelayanan publik.

Kesepakatan tersembunyi membuka risiko suap, penggelembungan anggaran, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Dalam jangka lebih luas, praktik tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat serta memperbesar ketimpangan kesempatan, karena orang yang kompeten dapat tersisih hanya karena tidak memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pihak berwenang.

Source link

Berita Terkait

Berita Populer