Istilah tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dapat digunakan secara bergantian dalam perkara pidana. Ketiganya menandai tahap proses hukum yang berbeda, sekaligus menunjukkan kedudukan seseorang dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum dan pengadilan.
Perbedaan ini penting karena penetapan sebagai tersangka atau terdakwa belum berarti seseorang terbukti bersalah. Kesalahan seseorang baru dapat dinyatakan melalui putusan pengadilan sesuai proses hukum yang berlaku. Bahkan, tidak setiap tersangka akan menjadi terdakwa, dan tidak setiap terdakwa berakhir sebagai terpidana.
Tersangka berada pada tahap penyidikan
Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti. UU tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Status tersangka ditetapkan dalam tahap penyidikan. Pada fase ini, penyidik mengumpulkan dan memeriksa bukti, meminta keterangan saksi, serta memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi. Penetapan tersangka menunjukkan adanya dasar dugaan berdasarkan alat bukti, bukan putusan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana.
Dalam perkara dugaan penipuan, misalnya, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan bukti yang mendukung dugaan keterlibatannya. Proses penyidikan kemudian dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, dan tindakan lain sesuai ketentuan hukum. Tersangka tetap memiliki hak hukum, termasuk hak memperoleh bantuan hukum.
Terdakwa menjalani pemeriksaan di pengadilan
Pasal 1 angka 29 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mendefinisikan terdakwa sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dengan demikian, perubahan status dari tersangka menjadi terdakwa terjadi ketika perkara telah memasuki tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
Jaksa penuntut umum mengajukan perkara beserta dakwaan, sementara hakim memeriksa alat bukti dan keterangan yang disampaikan selama persidangan. Terdakwa berhak memberikan keterangan, menyampaikan pembelaan, serta menggunakan hak-hak lain yang dijamin dalam hukum acara pidana.
Status terdakwa juga tidak otomatis menandakan kesalahan. Hakim harus menilai seluruh bukti, keterangan, dan pembelaan sebelum menjatuhkan putusan. Karena itu, seseorang yang didakwa dalam perkara penipuan masih berada dalam proses pemeriksaan dan belum dapat disebut telah terbukti melakukan tindak pidana.
Terpidana dan kekuatan hukum tetap
Terpidana adalah terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Definisi tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 30 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Status ini muncul setelah pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan dan tidak tersedia lagi upaya hukum biasa yang dapat ditempuh, atau upaya hukum yang diajukan telah selesai sesuai ketentuan. Jenis pidananya tidak selalu berupa hukuman penjara, karena bergantung pada aturan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.
Secara umum, urutannya adalah tersangka pada tahap penyidikan, terdakwa ketika perkara diperiksa di persidangan, lalu terpidana setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap. Namun, perkara dapat dihentikan, tuntutan tidak dilanjutkan, atau hakim menjatuhkan putusan bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum.
Pemahaman atas istilah tersebut membantu masyarakat membaca pemberitaan hukum secara tepat. Penyebutan status yang keliru dapat menimbulkan kesan bahwa seseorang telah bersalah, padahal perkaranya mungkin masih berada dalam penyidikan atau persidangan. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sampai proses hukum menghasilkan putusan yang sesuai ketentuan.


