Skandal korupsi yang melibatkan Pertamina telah menggemparkan publik, tetapi respons cepat dari pemerintah dan manajemen Pertamina untuk melakukan uji sampel BBM serta meminta maaf telah diakui secara positif. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Anggota Komisi XII DPR, Mukhtarudin, juga berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini dengan melakukan inspeksi serta uji sampel di sejumlah SPBU.
Selain itu, pertanggungjawaban Pertamina Patra Niaga dalam memberikan penjelasan yang komprehensif terkait isu pengoplosan BBM sangat ditekankan. Pembahasan narasi yang kurang tepat, termasuk menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, harus dihindari agar publik tidak bingung dan terpengaruh oleh berita yang tidak benar. Dalam situasi ini, penting bagi Pertamina dan perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi dalam tata kelola niaga guna mengembalikan kepercayaan publik.
Mukhtarudin menegaskan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik harus diperoleh dari fakta yang akurat, bukan untuk kepentingan politik tertentu. Skandal korupsi yang terungkap seharusnya dijadikan momentum penting bagi Pertamina dan entitas terkait untuk melakukan reformasi dalam tata kelola niaga demi pengembalian kepercayaan masyarakat dan menjaga arah pengelolaan kekayaan alam negara sesuai dengan mandat konstitusi.
