Sektor properti memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, namun penjualan properti residensial mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Bank Indonesia, pertumbuhan penjualan properti residensial mengalami kontraksi sebesar 15,09 persen pada tahun 2024. Penurunan terutama terjadi pada segmen rumah tipe kecil dan menengah. Untuk mengatasi perlambatan ini, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) untuk sektor properti pada tahun 2025.
PPN-DTP adalah kebijakan di mana pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayarkan oleh pembeli rumah ditanggung oleh pemerintah. Hal ini membuat harga rumah menjadi lebih terjangkau karena pembeli tidak perlu membayar PPN untuk bagian tertentu dari harga rumah yang dibeli. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 dan melibatkan insentif PPN-DTP untuk tahun 2025.
Pemerintah menetapkan insentif PPN-DTP dengan rincian seperti penanggung PPN sebesar 100 persen untuk harga jual hingga Rp2 miliar untuk penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun dari 1 Januari hingga 30 Juni 2025. Sedangkan untuk periode 1 Juli hingga 31 Desember 2025, pemerintah menanggung PPN sebesar 50 persen untuk harga jual hingga Rp2 miliar. Peraturan ini berlaku untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar, dengan pengecualian untuk properti yang telah mendapatkan pembebasan PPN dari skema lain.
Kebijakan PPN-DTP memiliki manfaat bagi masyarakat, seperti mengurangi beban biaya pembelian rumah, meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat kelas menengah, dan mendorong pertumbuhan sektor properti dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Diharapkan dengan adanya insentif ini, penjualan properti akan meningkat, sektor properti akan pulih, dan daya beli masyarakat akan naik. Bagi calon pembeli rumah, memahami dan memanfaatkan insentif ini dapat menjadi kesempatan baik untuk mendapatkan hunian dengan harga lebih terjangkau.
