Kepemilikan rumah atau tanah di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan transaksi dan dokumen legal. Ada dua jenis pajak daerah yang perlu dipahami pemilik maupun pihak yang memperoleh properti, yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Keduanya sama-sama berhubungan dengan tanah dan bangunan, tetapi dikenakan atas dasar yang berbeda. BPHTB muncul karena adanya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sementara itu, PBB-P2 berkaitan dengan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan.
BPHTB Tidak Hanya Berlaku untuk Jual Beli
Ketentuan mengenai BPHTB dan PBB-P2 di Jakarta antara lain tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan tersebut, BPHTB dikaitkan dengan peristiwa ketika seseorang atau badan memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Jual beli merupakan salah satu bentuk perolehan hak, tetapi bukan satu-satunya. Peralihan hak juga dapat terjadi melalui tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan ke dalam perseroan atau badan hukum lain, serta pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.
Selain itu, penggabungan dan peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah, maupun bentuk perolehan hak lainnya sesuai ketentuan juga termasuk dalam cakupan peristiwa yang berkaitan dengan BPHTB. Karena itu, kewajiban pajak ini tidak hanya perlu diperhatikan oleh orang yang membeli rumah atau tanah.
Orang yang menerima properti melalui hibah atau warisan juga perlu mencermati ketentuan BPHTB. Begitu pula badan usaha yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui aksi korporasi tertentu. Dasar pengenaan kewajibannya adalah adanya perolehan hak, bukan semata-mata transaksi jual beli.
PBB-P2 Berkaitan dengan Bumi dan Bangunan
Berbeda dari BPHTB, PBB-P2 tidak berfokus pada proses seseorang mendapatkan hak atas properti. Pajak ini berkaitan dengan bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan orang pribadi maupun badan.
Perbedaan objek tersebut membuat BPHTB dan PBB-P2 tidak dapat dipandang sebagai pajak yang sama. BPHTB berkaitan dengan momen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan PBB-P2 berkaitan dengan bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan.
Dengan memahami perbedaan tersebut, pemilik atau pihak yang memperoleh properti di Jakarta dapat menilai kewajiban pajak berdasarkan peristiwa dan status propertinya. Pembelian, hibah, warisan, hadiah, serta bentuk peralihan lainnya perlu dilihat dalam konteks BPHTB, sementara keberadaan dan pemanfaatan bumi atau bangunan berkaitan dengan PBB-P2.


