Proses transisi energi menjadi fokus perhatian saat kondisi ekonomi global mengalami gejolak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari bahwa investasi terhadap green energy merupakan langkah penting untuk mengurangi penggunaan energi tak terbarukan seperti batu bara. Dalam diskusi dengan Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte, Sri Mulyani menyoroti kompleksitas transisi energi di tengah dinamika global yang terganggu oleh rantai pasok yang terputus akibat kondisi ekonomi yang lemah. Kehilangan investasi terhadap energi hijau dapat memperlambat proses transisi energi dan memperpanjang penggunaan energi tidak terbarukan, sehingga dampak perubahan iklim tidak dapat dihindari.
Untuk mengatasi urgensi tersebut, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana sebesar Rp610,12 triliun untuk aksi iklim dari tahun 2016 hingga 2023. Realisasi pendanaan ini mencapai rata-rata Rp76,3 triliun per tahun, atau 3,2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pembiayaan publik dan melibatkan sektor swasta dengan memberikan insentif pajak dan menyusun skema pembiayaan inovatif seperti green sukuk dan SDG bonds.
Selain dukungan dari pemerintah, sektor swasta didorong untuk berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon, menerapkan praktik berkelanjutan, dan berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan. Pemerintah juga mendukung pelaku usaha untuk melakukan climate budget tagging dan mengimplementasikan kebijakan nilai ekonomi karbon. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam menghadapi dinamika global dan memperkuat komitmen terhadap transisi energi. Oleh karenanya, keberhasilan transisi energi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
