Konsumen Disabilitas Berhak atas Layanan Setara, YLKI Desak Jakarta Lebih Inklusif
Isu pelayanan publik yang adil kembali menjadi sorotan setelah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlakuan setara, termasuk konsumen penyandang disabilitas di Jakarta. Bagi YLKI, layanan yang ramah disabilitas bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari hak dasar yang wajib dipenuhi pelaku usaha dan pemerintah daerah.
YLKI Dorong Jakarta Tidak Sekadar Ramah di Atas Kertas
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menekankan pentingnya Jakarta menjadi kota yang benar-benar ramah bagi konsumen disabilitas. Menurut dia, prinsip nondiskriminasi harus hadir dalam praktik sehari-hari, bukan hanya menjadi slogan dalam kebijakan pelayanan publik. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk memberi perhatian lebih pada aksesibilitas di berbagai layanan, mulai dari transportasi, fasilitas kesehatan, hingga sarana publik lainnya.
YLKI menilai, pelayanan yang adil harus bisa dirasakan langsung oleh semua warga tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, konsumen disabilitas tidak boleh diperlakukan sebagai kelompok yang hanya “diakomodasi” sesekali, melainkan sebagai bagian dari pengguna layanan yang haknya harus dijamin sejak awal.
Perda Disabilitas Harus Terlihat Dampaknya
YLKI juga menyoroti pentingnya implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Hak Penyandang Disabilitas. Aturan tersebut, menurut YLKI, tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum yang rapi di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah pelaksanaan nyata agar manfaatnya benar-benar sampai kepada konsumen disabilitas.
Salah satu persoalan yang masih disorot adalah kondisi sejumlah halte di Jakarta yang dinilai belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah masih besar, terutama dalam memastikan akses fisik, kemudahan mobilitas, dan keselamatan pengguna layanan publik.
Informasi yang Mudah Dipahami Juga Bagian dari Hak Konsumen
Selain akses fisik, YLKI menegaskan bahwa hak konsumen disabilitas untuk memperoleh informasi yang mudah dipahami juga harus dipenuhi. Informasi layanan yang jelas, sederhana, dan aksesibel menjadi bagian penting dari pelayanan yang inklusif. Tanpa itu, konsumen disabilitas tetap akan menghadapi hambatan meski secara formal layanan tersedia.
YLKI menekankan bahwa pelayanan adil dan inklusif bukan sekadar urusan kepatuhan administratif. Lebih dari itu, ini adalah ukuran apakah sebuah kota benar-benar mengakui seluruh warganya sebagai konsumen yang memiliki hak yang sama. Karena itu, langkah nyata dari pemerintah dan pelaku usaha menjadi penentu apakah prinsip kesetaraan itu benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta.
Source link
