Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa Green Industry Service Company (Gisco) yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menjadi dorongan kuat bagi ekosistem industri hijau yang terhubung dengan standar global. Gisco berperan sebagai penghubung antara industri, penyedia teknologi hijau, lembaga pembiayaan, dan pasar karbon. Menperin Agus menjelaskan bahwa Gisco tidak hanya akan memberikan layanan, tetapi juga akan menjadi motor penggerak untuk ekosistem industri hijau nasional yang terhubung dengan standar internasional. Gisco merupakan lumbung layanan terpadu yang dicanangkan oleh Kemenperin, yang menyediakan berbagai layanan mulai dari pendampingan teknis, asesmen efisiensi sumber daya, perhitungan jejak emisi, hingga fasilitas pembiayaan hijau.
Kementerian Perindustrian bertekad untuk mencapai target karbon bersih (Net Zero Emission/NZE) pada sektor industri pada tahun 2050, atau 10 tahun lebih cepat, dengan strategi efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan penerapan teknologi rendah karbon. Menperin mengajak seluruh pelaku industri untuk melihat agenda dekarbonisasi sebagai peluang investasi yang menjanjikan, bukan sebagai beban. Transformasi menuju industri hijau dianggap sebagai perjalanan yang membutuhkan visi, inovasi, dan kolaborasi dari semua pihak terkait.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menekankan perlunya pendekatan sektor industri untuk percepatan transformasi industri hijau, melalui integrasi teknologi bersih, efisiensi energi, efisiensi air, energi terbarukan, dan praktik ekonomi sirkular dalam satu ekosistem industri hijau yang saling mendukung. Kemenperin akan memperkuat fondasi kebijakan industri hijau melalui berbagai kebijakan seperti penguatan Standar Industri Hijau (SIH) untuk sektor-sektor prioritas, dan integrasi sistem MRV Digital serta pengembangan Emission Trading System (ETS) sektor industri.
Pengembangan Gisco diharapkan dapat menjadi pusat solusi pembiayaan hijau yang membantu perusahaan mengakses skema pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Semua kebijakan tersebut dirancang dengan tujuan bukan hanya untuk mencapai target NZE pada tahun 2050, namun juga untuk menjadikan industri hijau sebagai sumber daya saing baru bagi Indonesia di pasar global.
