Pos Indonesia Gandeng KPK untuk Membangun Budaya Integritas
PT Pos Indonesia menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat sistem pengendalian internal serta membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Kerjasama ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta budaya integritas di lingkungan perusahaan.
Penguatan Budaya Integritas Melalui Pendidikan dan Pelatihan
Sebagai bagian dari upaya peningkatan, PT Pos Indonesia fokus pada peningkatan pemahaman para pimpinan terkait aspek hukum korporasi, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan komitmen perusahaan terhadap Zero Fraud.
Corporate Secretary Pos Indonesia, Iwan Gunawan, menyatakan bahwa langkah ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan bisnis yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan hukum. Para pimpinan pun diberikan pembekalan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, mitigasi risiko hukum, dan tindakan pencegahan korupsi dalam tata kelola perusahaan.
Komitmen Pos Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Penguatan budaya integritas di dalam perusahaan dianggap sebagai fondasi utama dalam proses transformasi perusahaan. Keterbukaan informasi menjadi kunci penting dalam membangun perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip GCG. Pos Indonesia pun menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses bisnis secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan kegiatan ini, Pos Indonesia berharap setiap pemimpin memahami aspek hukum yang terkait dengan pengambilan keputusan bisnis agar mampu melaksanakan tugasnya dengan integritas, kehati-hatian, dan mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.
