KKI: Alternatif Pembayaran untuk Masyarakat Umum
Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen ritel atau masyarakat umum. Hal ini diperkenalkan sebagai alternatif pembayaran deferred payment domestik.
Manfaat dan Implementasi KKI
Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa implementasi KKI bertujuan untuk menyediakan instrumen pembayaran domestik yang efisien, prudent, dan terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Keberadaan KKI memberikan peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital dan memberikan fasilitas kredit sebagai penunjang konsumsi masyarakat.
Sebelumnya, KKI hanya diperuntukkan bagi segmen pemerintah. Namun, kini kartu ini dapat digunakan oleh individu dan korporasi, baik untuk layanan konvensional maupun syariah sesuai dengan produk yang disediakan oleh penyelenggara jasa pembayaran (PJP) penerbit.
Pengembangan Tahap Awal KKI
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan pengembangan KKI akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, KKI hadir dalam bentuk kartu digital yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi melalui ekosistem QRIS. Ini mencakup QRIS Merchant Presented Mode (MPM), QRIS Customer Presented Mode (CPM), dan QRIS TAP.
Selanjutnya, KKI akan terus dikembangkan untuk memfasilitasi transaksi online melalui online payment serta transaksi offline menggunakan kartu fisik. Per 17 Agustus 2026, KKI sudah dapat digunakan untuk transaksi QRIS dengan QRIS Scan dan QRIS Tap.
